silabus kuliah perencanaan pendidikan

SILABUS PERKULIAHAN
Program Studi Magister Administrasi Pendidikan
Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

1. Nama Mata Kuliah : PERENCANAAN PENDIDIKAN
2. Kode Mata Kuliah : MAP.501
3. Bobot SKS : 3 sks
4. Program Studi : S-2 Administrasi Pendidikan
5. Dosen : Dr. H. Yoyon Bahtiar Irianto, M.Pd.
Dr. Cut Zahri Harun, M.Pd./Dr. Murniati A.R., M.Pd./Dr. Nasir Usman, M.Pd.


DESKRIPSI MATA KULIAH
Mata kuliah ini merupakan upaya membekali pengetahuan, meningkatkan apresiasi dan keterampilan tentang aktivitas terorganisir yang dipusatkan pada tujuan-tujuan pendidikan yang dinamis berdasarkan teori-teori sistematik, yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan baik yang menyangkut aspek politik, ekonomi, dan waktu. Tujuan perkuliahan ini lebih ditekankan untuk menghasilkan sejumlah informasi yang valid, reliabel, komprehensif dan cepat tersedia bagi alternatif tindakan, sebagai pedoman untuk monitor¬ing, mengkoordinasikan tujuan jangka panjang yang dapat dijadikan dasar pengujian kembali dan perbaikan tujuan, kesinambungan antara rencana dengan kebijakan, serta keterampilan penggunaan metoda ilmiah dan pengetahuan tentang nilai-nilai kontemporer. Materi pokok yang dibahas dalam perkuliahan ini, berkenaan dengan konsep, teori, model dan metodologi serta aplikasinya tentang: (1) Hakekat pendidikan dan pembangunan peradaban bangsa; (2) Konsep perencanaan pendidikan dalam konteks desentralisasi manajemen pendidikan; (3) Problema dan tantangan pembangunan pendidikan; (4) Teori sistem perencanaan pendidikn; (5) Metodologi dan teknik implementasi perencanaan dalam pembangunan pendidikan.

TUJUAN MATA KULIAH
Setelah menyelesaikan perkuliahan ini, para mahasiswa diharapkan dapat:
1. Memiliki pemahaman tentang konsep-konsep esensial dari teori dan model perncanaan dalam pembangunan pendidikan;
2. Memiliki ketajaman dalam mendeskripsikan, menganalisis, dan solusi terhadap kasus-kasus dalam proses perencanaan pendidikan;
3. Memiliki keterampilan dalam mengimplementasikan salah satu format perencanaan pembangunan pendidikan di daerah.

KEGIATAN PERKULIAHAN
Dengan menggunakan pendekatan ekspoitory dan inquiry, kegiatan perkuliahan terbagi ke dalam empat tahap, yaitu: Pertama, tahap pemahaman konsep dan teori, disajikan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran interaktif melalui teknik presentasi, diskusi dan seminar, penyelesaian tugas-tugas laporan buku; Kedua, tahap analisis dan telaah kasus, disajikan dengan menggunakan diskusi kelompok dan pemecahan masalah; Ketiga, perumusan model alternative, disajikan dalam bentuk penyelesaian tugas individual secara berstruktur sesuai minat mahasiswa.
Media pembelajaran menggunakan LCD dan E-Learning.

EVALUASI
Evaluasi bersumber dari tujuh komponen, yaitu: (1) kehadiran/tatap muka, (2) aktivitas penyajian/diskusi, (3) interaksi e-learning, (4) laporan buku, (5) makalah individual dan tugas ahir, (6) Ujian Tengah Semester, dan (7) Ujian Ahir Semester.

MATERI PERKULIAHAN

Kuliah Tujuan Materi Kuliah Metode
1 – 2 Memiliki pemahaman tentang konsep-konsep esensial dari teori dan model perencanaan dalam pembangunan pendidikan; Introduksi sistem perkuliahan: (1) tatap muka, (2) tugas berstruktur, (3) belajar mandiri, (4) pengukuran dan evaluasi.
Pendidikan dan pembangunan peradaban bangsa: (1) Hakekat pembangunan pendidikan dan pembangunan karakter, (2) Pendidikan dan investasi SDM: pendidikan dalam perspektif sosekbud, teori human capital, pembangunan manusia indonesia, kualitas SDM yang dibutuhkan. Perkuliahan tatap muka, tugas berstruktur, dan e-learning interactive.
3 – 6 Memiliki ketajaman dalam mendeskripsikan, menganalisis, dan solusi terhadap kasus-kasus dalam perencanaan pendidikan berdasarkan pilihan salah satu teori dan model perencanaan pembangunan pendidikan; Perencanaan pendidikan dalam konteks desentralisasi pendidikan: (1) Reformasi dan perubahan paradigma pembangunan: sentralisasi-desentralisasi dan otonomi, desentralisasi dalam manajemen pendidikan, (2) Perencanaan pembaharuan pendidikan: tinjauan dari tingkatan masyarakat, tinjauan dari tingkatan politisi, tinjauan dari tingkatan ekonomi, (3) Menataulang sistem perencanaan pembangunan pendidikan di daerah: pendekatan, format/model, metodologi, instrumen dan indikator kinerja. Perkuliahan tatap muka, tugas berstruktur, dan e-learning interactive.
Problema dan tantangan pembangunan pendidikan: (1) Problema dan tantangan pada setiap jalur, jenjang dan jenis satuan pendidikan, (2) Problema dan tantangan pada setiap tingkatan pengelola nasional – daerah. Perkuliahan tatap muka, tugas berstruktur, dan e-learning interactive.
Konsep sistem perencanaan pendidikan: (1) pengertian dan urgensi perencanaan pendidikan, (2) struktur sistem perencanaan, (3) prinsip-prinsip perencanaan, (4) bidang garapan perencanaan pendidikan, (5) proses perencanaan pendidikan, (6) model-model perencanaan dalam pendidikan. Perkuliahan tatap muka, tugas berstruktur, dan e-learning interactive.
7 Ujian Tengah Semester
8 – 15 Memiliki keterampilan dalam mengimplementasikan teori dan model perencanaan ke dalam format rencana pembangunan pendidikan di daerah. Bidang garapan perencanaan pembangunan pendidikan: (1) pengembangan kurikulum, (2) daya-saing murid, (3) pengembangan ketenagaan, (4) sarana-prasarana pendidikan, (5) pembiayaan, (6) kemitraan dan partisipasi masyarakat. Perkuliahan tatap muka, tugas berstruktur, dan e-learning interactive, pembahasan laporan buku.
Metodologi perencanaan pendidikan: (1) Pendekatan perencanaan pendidikan, (2) strategi dan teknik perencanaan dalam pendidikan, (3) format sistem perencanaan dalam pendidikan (context, input, process, product). Perkuliahan tatap muka, tugas berstruktur, dan e-learning interactive, pembahasan laporan buku.
Proses perencanaan pendidikan: (1) tahap pra rencana, (2) tahap analisis data, (3) tahap perumusan program, (4) tahap legislasi rencana, (5) tahap implementasi, (6) tahap evaluasi rencana. Perkuliahan tatap muka, tugas berstruktur, dan e-learning interactive, pembahasan laporan buku.
16 Ujian Ahir Semester

REFERENSI SUMBER BELAJAR
BUKU:
1. Arsyad, Lincolin. (1999). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE, Universitas Gaja Mada.
2. Banghard, Frank W., & Albert Trull Jr., (1973), Education Planning, New York: The Macmillan Co.
3. Bappenas. (2006). Sistem Perencanaan Nasional (SPPN) Berdasarkan UU 25/2004: Bahan Sosialisasi Umum. Jakarta: Bappenas.
4. Blocher; Cokins Chen & Lin, (1999). Cost Management: A strategic Emphasis, NY: McGraw-Hill Co.
5. Bryant, Carolie dan Louise G. White. (1987). Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang, Terjemahan R.L. Simatupang, Jakarta: LP3ES.
6. Bryson, John M. (2002). Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
7. Cartin, Thomas J. (1999). Principles and Practices of Organizational Performance Excellence, Milwaukee: American Society for Quality.
8. Davey, K.J. (1988). Pembiayaan Pemerintahan Daerah: Prak¬tek dan Relevansi bagi Dunia Ketiga, Jakarta: Univ. Indonesia.
9. Davis, (1980. Planning Education For Development, Volume I (Issues and Problems in The Planning Of Education In Developing Countries). Cambridge : Harvard University.
10. --------, (1980. Planning Education For Development, Volume II (Model And Methods For Systemic Palnning For Education) Cambridge: Harvard University
11. Gaffar, M. Fakry. (1989). Perencanaan Pendidikan: Teori dan Metodologi. Jakarta: P2LPTK.
12. GTZ German Technical Cooperation dan USAID Clean Urban Project (2000). Assessment Methods, Tools and Instruments : Local Development Planning. Jakarta: GTZ office.
13. --------, (2000). Local Development Planning. Jakarta: GTZ office.
14. Hallak, Jacques. (1990). Investing in the Future, Oxford: Pergamon Press.
15. Hamzens, Wldani (2005). Perencanaan di Indonesia 25 Tahun Mendatang. Bogor: Labdawara.
16. Hesselbein, Beckhard Goldsmith. (1997). The Organization of the Future, San Fransisco: Jossey Bush Publishers.
17. Kementrian Pendidikan Nasional. (2010), Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014: Rancangan RPJMN tahun 2010-2014, Jakarta: Biro Perencanaan Setjen Kemendiknas.
18. Kaufman, Roger. (1988). Educational System Planning, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
19. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Deutsche Stiftung fur Internationale Entwicklung (DSE). (1999). Modul Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: LAN.
20. Lampiran Surat Edaran Bersama, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri, Nomor: 0259/M.PPN/I/2005 dan 050/166/SJ, Prihal: Tata Cara Penyelenggaraan
21. Miller, Eric. (1991). Future Vision, Napervile: Sourcebooks Trade.
22. Osborne, David and Ted Gaebler. (1992). Reinventing Government: How The Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, Mass: Addison-Wesley.
23. Osborne, David & Peter Plastrik. (2000). Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha (Terjemahan Ramelan Abdul Rosyid), Jakarta: PPM.
24. Sa’ud, Udin Syaefudin dan Abin Syamsuddin Makmun. (2005). Perencanaan Pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
25. Scott, Cynthia D.; Dennis T. Jaffe; Glenn R. Tobe. (1993). Organizational Vision, Values and Mission, Menlo Park California: Crisp Publications, Inc.
26. Suryadi, Ace. (2002). Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan: Isu, Teori dan Aplikasi, Jakarta: Balai Pustaka.
27. Tarigan, Robinson (2005). Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
28. Widodo, Joko. (2001). Good Government: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Control Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Surabaya: Insan Cendikia.
29. Widodo, Tri (2006). Perencanaan Pembangunan Daerah: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
30. Zauhar, Soesilo. (1996). Reformasi Administrasi: Konsep, Dimensi dan Strategi, Jakarta: Bumi Aksara.

DISERTASI/TESIS/LAPORAN PENELITIAN/MAKALAH
31. Irianto, Yoyon Bahtiar. (2000). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Percontohan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Manajemen Pendidikan: Studi Deskriptif-Analitik di Kabupaten Bandung”, Tesis, Bandung: PPS UPI.
32. -------- (2009). “Perencanaan Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota: Studi Evaluatif tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Bandung Menuju 2025”, Disertasi, Bandung: SPS-UPI.
33. -------- (2009). “Rancang-bangun Evaluasi Staf Berbasis Kinerja”, Makalah, Lokakarya Pengembangan Model Instrumen Evaluasi Kinerja Perwira Siswa (Pasis) SESKO-AU, Lembang, Bandung: 12 Oktober 2009.
34. -------- (2009). “Paradigma Perencanaan Pendidikan dalam Konteks Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran Pembangunan Nasional”, Draf Kertas Kerja, Lokakarya Restrukturisasi Program dan Kegiatan Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas & Departemen Keuangan RI, Jakarta: 4-8 Mei 2009.
35. -------- (2010). “Menata Sistem Perencanaan Berbasis Kinerja”, Kertas Kerja, Pemilihan Direktur Direktorat Perencanaan dan Pengembangan antar waktu UPI, UPI Bandung, 16 Agustus 2010.
36. Makmun, Abin Syamsudin. (1996). ”Analisis Posisi Pendidikan”, Materi Pelatihan Perencana Pendidikan, Jakarta: Biro Perencanaan Depdikbud.
37. --------. (1999). “Pemberdayaan Sistem Perencanaan dan Manajemen Berbasis Sekolah Menuju ke Arah Peningkatan Kualitas Kinerja Pendidikan yang Diharapkan”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FIP IKIP Bandung, Bandung: IKIP Bandung.
38. Sumianto, Toto. (2008). “Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Bidang Manajemen Pendidikan: Studi Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundangan yang Relevan di Kabupaten Majalengka”, Disertasi, Bandung: SPS UPI.

39. JURNAL/ARTIKEL
40. Alisyahbana, Armida S. (2005). “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan”, [www.geocities.com/arief_anshory/otda_pendidikan.pdf]
41. Batchler, Merv. (1987). Evaluation and Innovation, NJ: Institut of Educational Administration, [www.uwex.edu/ces/pdande/index.html]
42. Benchmarking (best in class operations) dalam [www.tutor2u.net/business/ strategy/benchmarking.htm].
43. Broward Community Cpllege, “Educational Master Plan”, [www.broward.edu/ masterplan/presreports.jsp]
44. Crocker, R.K. (2002). Learning Outcomes: A Critical Review of the State of the field in Canada, Ottawa: Canadian Education Statistics Council, [http://www.cesc-csce.ca/pcera2003E.html]
45. Education for the Knowledge Economy (EKE) dalam [www.amazon.com/ Leading-Learning-Organization-Communication-Competencies/dp/ 0791443671]
46. Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. (2001). “Strategi dan Peluang”, Buletin Pengawasan No.30-31 Th.2001, [www.mudrajad.com/ upload/book-review/otonomi dan pembangunan daerah.pdf]
47. Journal of the International Society fo Educational Planning (ISEP). (2007), “Educational Planning”, Vol.16 No.1, dalam [http://www.caee.org]
48. Malaska P., Holstius K. (1999). “Visionary Management”, Finland Futures Reserch Centre, [http://www.tukkk.fi/futu/FUTU/Tuokset/vision.htm]
49. Master Plan for Education 2003-2023, tersedia di [www.bkvgroup.com/portfolio.cfm/ Education/Master_Plan];
50. Owen, Robert. (1996). “Community Based Learning: A Foundation for Maningful Education Reform” dalam [http://www.nwer.org/scpd/sirs/10/t008.html]
51. Polka, Walter S. (2007). “Managing People, Things, and Ideas in the Effective Change Zone: High-Touch Approach to Educational Leadership at the Dawn of the Twenty-First Century”, Journal of ISEP No.16 Vo.1, [http://www.isep.org]
52. Peel, Deborah. (2006), “Planning Educational Research and the UK Research Assessment Exercise”, Journal for Education in the Built Environment, Vol.1, Issue 1, March 2006 pp.30-50 (Online), [www.stonehengemasterplan.org.uk]
53. Pemerintah Daerah Kota Surabaya. (2005). “Master Plan Pendidikan Kota Surabaya 2005-2010”, Surabaya: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
54. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. (2008). “Master Plan Pembangunan Pendidikan Kabupaten Bandung Menuju 2025”, Bandung: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.
55. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (2007). “Isu-isu Kritis Penyelenggaraan Ontonomi Daerah”, Materi Rapat Teknis Asisten 1 dan Biro Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, [kalbar.go.id/_appsi07/berkas/]
56. SMC Master Plan. (2001). ”Education for Global Community”, [www.smc.edu/ policies/pdf/EduPlan.1999.pdf]
57. Social capital Theory. [http://www.istheory.yorku.ca/Socialcapitaltheory.htm]
58. Withum III, Frederick Story. (2006). “Educational Facilities Planning: A Systems Model”, School of Education Duquesne University, International Society fo Educational Planning: Vol.16 No.1, [http://www.isef.info]

59. PERATURAN PERUNDANGAN/PRODUK KEBIJAKAN
60. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasioanal Pendidikan (SNP).
61. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
62. Peraturan Persiden No.7 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
63. Intruksi Presiden Republik Indonesia No.5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Perecepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
64. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
65. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
66. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
67. Permendiknas No.24 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Kurikulum untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Permendiknas No.23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
68. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.35 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.12 Tahun 2007 Tentang Pengawas Sekolah.
69. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.13 Tahun 2007 Tentang Kepala Sekolah.
70. Peraturan Pendidikan Nasional Menteri No.16 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru;
71. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.18 Tahun 2007 Tentang Kualifikasi Guru.
72. PP.No.21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
73. PP.No.6/2005 tentang Status Universitas Pendidikan Indonesia Menjadi BHMN.
74. PP.No.39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
75. PP.No.40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
76. Undang-Undang Otonomi Daerah: Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah. Fokusmedia, Jakarta. 2006.
77. UU.No.18/1999 tentang Jasa Konstruksi.
78. UU.No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
79. UU.No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
80. UU.No.25/2004 tentang Sistem Perencananan Pembangunan Nasional (SPPN).
81. UU.No.14/2005 Tentang Guru dan Dosen.